SEJARAH PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG

inilah logo atau lambang pemerintahan kota singkawang, kalimantan barat - indonesia
Lambang Kota Singkawang
Kota Singkawang atau San Keuw Jong (Hanzi: 山口洋 hanyu pinyin: Shānkǒu Yáng) adalah sebuah kota di Kalimantan Barat, Indonesia yang terletak sekitar 145 km sebelah utara dari Kota Pontianak, Ibukota Provinsi Kalimantan Barat, dan dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, San khew jong yang mengacu pada sebuah kota di bukit dekat laut dan estuari.

PEMBENTUKAN KOTA SINGKAWANG

Kota Singkawang pada mulanya merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Sambas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
Berdasarkan hasil kesepakatan Rapat DPRD-GR Tingkat II Sambas Tahun 1964, diwacanakan Kabupaten Sambas dibagi menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu :
  1. Kabupaten Sambas terdiri dari Wilayah Kewedanaan Sambas dan Wilayah Kewedanaan Pemangkat, dengan batas wilayahnya Sungai Sebangkau dengan Ibukotanya di Sambas.
  2. Kabupaten Singkawang terdiri dari Wilayah Kewedanaan Singkawang dan Kewedanaan Bengkayang dengan Ibukotanya di Singkawang.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II dapat dibentuk Kota Administratif. Berdasarkan ketentuan tersebut dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Singkawang maka Kota Singkawang mendapatkan status sebagai Kota Administratif yang diresmikan pembentukannya oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 17 Februari 1982.

Dalam rangka pelaksanaan Program Otonomi Percontohan Tahun 1996 sebagai Kota Administratif Singkawang, Daerah Tingkat II Sambas, telah ditetapkan sebagai salah satu Daerah Otonom Tingkat II Percontohan di Indonesia. Setelah menjalani masa Otonomi Percontohan, masyarakat menyuarakan aspirasi untuk pemekaran wilayah Daerah Tingkat II Sambas dan selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat II Sambas melalui Keputusan Bupati KDH Tingkat II Sambas Nomor 326 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membentuk Tim Pengkajian Pemekaran Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Bupati KDH Tingkat II Sambas - Nomor 406 Tahun 1996  tanggal 18 Oktober 1996 tentang Tim Penelitian dan Evaluasi Pemekaran Daerah Tingkat II Sambas.

Selanjutnya hasil kajian Tim yang dibentuk oleh Bupati Sambas tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas melalui Surat Bupati KDH Tingkat II Sambas Nomor 135/083/Tapem tanggal 29 Januari 1997 perihal Usul Pemekaran Wilayah, dan mendapatkan dukungan/persetujuan dari DPRD Tingkat II Sambas yang tertuang dalam Keputusan DPRD Tingkat II Sambas Nomor DPRD 12 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 dengan kesepakatan sebagai berikut :
  1. Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dengan Ibukotanya di Sambas.
  2. Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukotanya di Bengkayang.
  3. Kabupaten Daerah Tingkat II Singkawang dengan Ibukotanya di Singkawang.
Usul Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II juga didukung oleh Pemerintahan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat dan DPRD Tingkat I Kalimantan Barat melalui surat Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 118 / 2313 / Pem-C- tanggal 5 Juli 1997 dan Keputusan DPRD Tingkat I Kalimantan Barat Nomor DPRD 6 Tahun 1998 tentang persetujuan usul Pemekaran Wilayah Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Terhadap aspirasi tersebut, Pemerintah Pusat akhirnya menyetujui dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dengan Ibukota Bengkayang dan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas. Dengan demikian dari 3 (tiga) Daerah Otonom yang diusulkan berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut hanya Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas yang direstui Pemerintahan pusat keberadaannya sedangkan Kota Administratif Singkawang dimasukan ke dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.

Dengan mencermati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh elemen masyarakat terus melaksanakan perjuangan peningkatan status Kota Administratif Singkawang menjadi Daerah Otonom.

Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar, Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat segera meresponnya dengan melayangkan Surat kepada Menteri  Dalam Negeri Up. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah melalui Surat Nomor : 135 / 2826 / Pem-C tanggal 4 Agustus 1999 perihal Peningkatan Status Kota Administratif Singkawang. DPRD Tingkat I Kalimantan Barat terus memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Nomor : 135.1 / 125 / DPRD tanggal 5 Agustus 1999.

Perjuangan pembentukan Kota Singkawang sebagai Daerah Otonom juga didukung oleh Bupati KDH Tingkat II Sambas dan DPRD Tingkat II Sambas melalui Surat Nomor : 135 / 580 / Tapem tanggal 9 Agustus 1999 dan Surat Nomor : 125 / 66 / DPRD tanggal 9 Agustus 1999 yang mengusulkan peningkatan status Kota Administratif Singkawang dengan memasukkan Kecamatan  Tujuh Belas kedalamnya, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang juga mendukung peningkatan status Kota Administratif  Singkawang menjadi Pemerintah Kota Otonom melalui Surat Nomor : 100 / 125 / Pem tanggal 12 Agustus 1999 yang ditujukan kepada Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat.

Dukungan untuk peningkatan Kota Administratif Singkawang menjadi Daerah Otonom terus mengalir, baik dari kelompok masyarakat di Kota Singakwang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang melalui Tim penyusunan Profil Kota Singkawang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama antara Bupati KDH Tingkat II Sambas dan Penjabat Bupati KDH Tingkat II Bengkayang Nomor : 257 / 1999 dan Nomor 1a Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 telah menyusun Profil Kota Singkawang sebagai salah satu syarat yang harus disampaikan dalam Peningkatan Status Kota Administratif Singkawang menjadi Daerah Otonom.

Pada tanggal 4 Juli Tahun 2000, Gubernur Kalimantan Barat melayangkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal Pembentukan Daerah Kota Singkawang dengan Nomor : 135 / 2306 / Pem-C tanggal 19 September 2000 tentang Persetujuan Usul Peningkatan Kota Administratif Singkawang menjadi Pemerintah Kota.

Peningkatan Status Kota Administratif Singkawang menjadi Daerah Otonom harus didukung oleh sarana dan prasarana fisik yang memadai. Oleh karena itu, Bupati Sambas dan Ketua DPRD Sambas memberikan dukungannya untuk menyiapkan sarana dan prasarana fisik perlengkapan kepada Pemerintah Kota Singkawang sebagai modal pangkal sepanjang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya memberikan bantuan infrastruktur untuk kepentingan Pemerintah Kota yang bersangkutan, melalui Surat Nomor : 125 / 705 / Tapem dan Nomor : 125 / 125 / DPRD tanggal 7 November 2000.

Agar pelaksanaan Pemerintahan Kota segera terwujud Bupati Bengkayang segera melayangkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Surat Nomor 2 / 135 / 1012 / Pem tanggal 8 November 2000 perihal Mohon Dipercepat Pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang. DPRD Kabupaten Bengkayang juga mendukung Peningkatan Kota Administratif Singkawang menjadi Pemerintah Kota Singkawang melalui Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor DPRD / 04 / Tahun 2000 tentang Persetujuan Usul Peningkatan Kota Administratif Singkawang menjadi Pemerintah Kota.

Akhirnya perjuangan mewujudkan Pemerintah Kota Singkawang oleh seluruh elemen baik Eksukutif, Legislatif maupun elemen masyarakat, membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang " Pembentukan Kota Singkawang " yang diresmikan tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Bapak Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Atas Nama Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya pada Tahun yang sama dilaksanakan Pelantikan Penjabat Walikota Singkawang yaitu Drs. AWANG ISHAK, M.Si oleh Gubernur Kalimantan Barat tanggal 25 Oktober 2000 di Kota Singkawang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.41-351 tanggal 13 September 2001.

Dengan dilantiknya Penjabat Walikota Singkawang maka dimulailah Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Singkawang dengan Motto " BERSATU UNTUK MAJU " sebagai pemacu dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Singkawang mencapai kesejahteraan.

hasil capture google maps kota singkawang 2017
capture google maps singkawang
Nah demikianlah Sejarah Pembentukan Singkawang menjadi sebuah Kota. Untuk Sejarah Asal-Usul Singkawang atau Asal Muasal Singkawang, silahkan Baca : SEJARAH SINGKAT KOTA SINGKAWANG

SHARE dan COMMENT jika Artikel ini bermanfaat bagi kamu.

Share this

Related Posts

First